29 August 2015

Mimpi yang tertunda dan menjadi nyata


Setelah jeda yang cukup lama, atau teramat lama, mari kita mulai kembali ritual menulis di laman blog ini dengan topik yang sederhana. Tentang mimpi yang tertunda dan kemudian menjadi nyata. 


From Tumblr


Sejak kembali ke Indonesia di tahun 2012 dari pengalaman mencoba menjadi humanitarian worker di belahan dunia lain, saya merasakan keinginan itu semakin besar dan menyala-nyala tanpa bisa padam atau diredam dengan pemikiran lainnya. Beberapa kolega dan kerabat yang mendengar rencana hidup saya kala itu untuk berjuang mendapatkan beasiswa sekolah lagi (S2), berpendapat berbeda-beda :

#1 

"Tinggalkan sekolah, karena yang paling luas itu arena belajar di kehidupan yang sebenarnya. Kalau sekolah terus, kapan berbuat sesuatu untuk masyarakat luas?" 

#2

"Udah lah get real. Sekolah itu untuk yang kaya raya."

#3

"Sekolah terus, kapan kawin?"


Untuk pandangan di poin pertama, saya berkata ke diri sendiri bahwa tujuan saya ingin mengejar gelar magister atau master adalah karena saya ingin belajar dari pengajar-pengajar yang berpengalaman luas, yang telah banyak mengabdi ke masyarakat dan dapat menjadi mentor bagi saya kelak. 

Sebagai lulusan ilmu hukum internasional yang tidak ingin menjadi praktisi hukum seperti pengacara apalagi jaksa dan hakim, mendalami lagi ilmu hukum rasanya cukup dilematis. Kalaupun ilmu hukum, saya mencari bagian yang dapat memberi saya ruang untuk terjun ke kehidupan yang menjadi minat utama saya, social work

Terkait pandangan di poin kedua, pelan-pelan Indonesia seperti memberi keleluasaan lebih luas lagi bagi putra-putrinya yang memiliki kemauan untuk menempuh gelar magister (dan juga doktoral) di mana pun mereka inginkan. Lahirnya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP di bawah Kementerian Keuangan RI, seperti menepuk pundak saya lebih kencang lagi untuk meyakinkan diri bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha.

Poin ketiga, sebenarnya terdengar lucu untuk ditanggapi, namun kadang ada benarnya. Setidaknya untuk kacamata saya. Tahun 2015 ini saya mulai dengan memberanikan diri berkomitmen untuk menjadi pasangan hidup pria yang saat ini telah 7 (tujuh) bulan lamanya saya sebut sebagai Suami. 

Dan di poin ketiga ini lah pusat dari segalanya seperti bermula. 

Bukan, ini bukan tentang cerita betapa saya cinta pada suami saya dan bla bla bla. Tapi ini tentang bagaimana dengan menikah, saya seperti mendapat dorongan yang lebih besar untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Termasuk untuk menggapai mimpi saya selama 5 (tahun) terakhir ini, untuk kembali ke sekolah. 


Pribadi


Dengan izin dan dukungan dari pasangan hidup yang memiliki visi yang sama dengan kita, usaha yang dijalankan itu terasa lebih bermakna. Visi yang sama, disini perlu saya tekankan, adalah hal yang teramat penting bagi saya. Ketika saya dan Suami sama-sama mengayuh perahu kecil kami ke arah yang sama, bukan saling melawan arus, walaupun pelan dan banyak ombak, namun akan terus berjalan meskipun lambat dan penuh guncangan.

But we kept going, and that's the point.

Semangat untuk sekolah yang tadinya hanya saya bagi dengan Ibu dan adik saya, sejak menikah menjadi terasa lebih 'nyata' karena saya dengan bersemangat menceritakannya dengan Suami yang akan bersama saya menghadapi segala rupa angin di depan. Kadang terlalu banyak mengeluh dengan Ibu sendiri terasa berat juga karena menyadari Beliau semakin berumur, memiliki masalahnya sendiri, dan lain sebagainya.

Namun dengan pasangan hidup, terbuka tentang segalanya itu indah. Kadang saya terbangun di malam hari dan justru membuka laptop, browsing persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar di program studi X, Y, Z. Tiba-tiba Suami menghampiri dan memberi dukungan moril dengan mencium kening saya dan mengingatkan untuk tidak terlalu lama begadang. 

Di situlah saya merasa mendapat hentakan dukungan yang tak dapat dibeli dengan harga berapapun dari siapapun. That's what I call 'a true spirit.'

Sebagai pasangan baru, hari-hari kami tentu sering diiringi dengan pertanyaan tipikal dari masyarakat Indonesia, seperti "kapan rencana punya momongan?"

Tapi saya pribadi secara mengejutkan seperti terlahir dengan cara pikir yang baru setelah menikah. 

Kalau seandainya pada perjalanannya saya diberi kesempatan dan rezeki dari Allah untuk mengandung dan insya Allah melahirkan disaat saya seumpama akhirnya dapat sekolah lagi, bukankah itu berarti menurut Allah saya akan mampu melakukannya? Karena Allah SWT Memberi segala sesuatu sesuai porsi yang hanya Ia Yang Maha Mengetahuinya, bukan?

Mungkin karena cara pandang yang lebih berserah diri itu pula lah, keajaiban demi keajaiban mulai muncul. Saya diterima di program beasiswa LPDP untuk master study, dan di bulan April 2015 saya mengetahui bahwa saya mengandung.

Dan di titik itu lah ternyata keraguan itu muncul. 

Saya mulai berpikir, apakah saya bisa menjalani keduanya secara bersamaan? Lalu bagaimana kalau saya stres karena perkuliahan? Lima tahun mengusahakan untuk sekolah tentu dibarengi dengan riset pula tentang proses kuliah magister di negara lain seperti Amerika, Inggris, Belanda, yang sepengetahuan saya cukup berat dan terjal. Bukan hal yang tidak mungkin untuk dijalani memang, namun bukan sesuatu yang mudah untuk lulusan sekolah dari Indonesia.

Semakin lama, keinginan saya untuk mengejar mimpi saya selama ini mulai tergantikan dengan keinginan saya untuk menjadi Ibu yang penuh waktu, bukan paruh waktu. Meskipun bacaan saya selama ini banyak berkisar di antara Lean In dari Sheryl Sandberg atau Why Women Can't Have It All dari Anne Marie Slaughter, yang berargumen bahwa work and life balance for women is a must, namun saya merasa tidak percaya dengan diri saya sendiri.

Saya ingin menjadi Ibu yang baik. Titik. Saya melihat Ibu saya, yang berjuang untuk anak-anaknya namun selalu menomorsatukan anaknya di atas usaha apapun yang sedang dijalankannya. Saya ingin seperti itu, saya ingin selalu ada untuk anak saya kelak.


From Tumblr


Di saat ragu ini lah saya bersyukur bahwa Suami, Ibu, dan orang-orang terdekat yang mengetahui saya (terlebih Ibu saya yang tahu segala perjalanan yang saya lalui selama ini), seperti meyakinkan saya bahwa yang membuatnya menjadi berat adalah cara pikir saya sendiri. Kalau saya berusaha sebaik mungkin dan semakin banyak berdoa, insya Allah ada Penjaga yang Lebih Hebat dari saya sebagai Penjaga untuk calon anak pertama saya. 

Dan bukankah dengan berjuang bersama calon anak kami ini, insya Allah turut memberinya suntikan semangat sedari dini? Bahwa hidup itu tentang berjuang, dan Ibu nya sedang mengajaknya berjuang bersama? Insya Allah, kelak ia akan mengerti :)

Maka akhirnya saya memilih untuk mengikuti arus yang Ditetapkan Allah SWT untuk saya. Setelah melalui persiapan demi persiapan, tanggal 19 Agustus 2015 saya meninggalkan Suami, keluarga, termasuk kucing tercinta untuk berjuang ditemani calon putra/i pertama kami ke negeri kincir angin, Belanda. Saya akan mempelajari international humanitarian action di University of Groningen dengan kurun waktu studi keseluruhan (termasuk program internship placement dan research mobility scheme) selama 1,5 tahun lamanya.


Pribadi


Kini adalah hari ke-delapan saya di kota ini sendiri, oh salah, berdua bersama bayi di dalam kandungan. Jangan ditanya berapa banyak air mata yang mengalir karena rindu dengan keluarga di Jakarta (pertama kalinya saya ke luar negeri dan merasa homesick-hehehe). Di hari-hari awal, karena terlambat makan dan mungkin kelelahan, saya sempat mengalami masalah dengan perut dan beberapa hal lain yang cukup membuat stres. Tapi saya yakin, dengan doa dan yang terpenting, ridho atau kerelaan dari Suami, insya Allah kehidupan dan perasaan akan menjadi lebih baik. Insya Allah, Amin.

Butuh kedewasaan yang lebih matang untuk melalui semua ini, and here I am, trying. 

Untuk mimpi yang tertunda dan menjadi nyata. Ke depannya, perjalanan masih akan panjang dan terjal. Untuk itu, Bismillahirrahmanirrahim :)



28 Agustus 2015,
Robijnstraat, Groningen NL

12 February 2015

The Night With Professor Shiller and Great Depression


It have not been easy for people who live in some parts of Jakarta on these past days with floods and restless nights. I may not particularly suffer from this annual tragedy, but my heart goes with all who does. 

Speaking about catastrophe, I recently read the article written by the 2013 Nobel laureate in economics, Professor Robert J. Shiller from Yale University : What Good Are Economists? 

I put some excerpts here : ..Indeed, economists failed to forecast most of the major crises in the last century, including the severe 1920-21 slump, the 1980-82 back-to-back recessions, and the worst of them all, the Great Depression after the 1929 stock-market crash. But this criticism is unfair. We do not blame physicians for failing to predict all of our illnesses. Our maladies are largely random, and even if our doctors cannot tell us which ones we will have in the next year..

I recommend you all to read the rest of it directly on the Project Syndicate's page here.

After finishing the article, I randomly browsed about Douglas Irwin and his published works about Great Depression. Interestingly, I ended up looking through pictures I found along the way while surfing the world wide web. Picture does speaks louder than words

Take a look by yourself. I got it all from Google.










Was this real?!

Bankrupt investor Walter Thornton tries to sell his luxury car in New York following the 1929 stock market crash (Source : The Guardian)



Thanks to Professor Shiller, now let me open my Niall Ferguson's The Cash Nexus again.

07 February 2015

Deglobalisasi, Politik Budi, dan Memajukan Indonesia


Tulisan peneliti senior dari CFR (Council of Foreign Relations), Joshua Kurlantzick, berjudul 'The great deglobalizing: Our interconnected world is shrinking back toward its national borders- and that's a problem,' terasa menggugah untuk menjadi bahan pemikiran terkait posisi Indonesia di panggung global (dan juga di negeri sendiri). Disebutkan Kurlantzick, bahwa dunia kembali pada fase 'deglobalisasi' dimana tingkat perdagangan lintas batas menurun, rendahnya inovasi untuk mengangkat kembali dunia usaha dari kelesuan paska krisis 2008, yang kesemuanya disimpulkan dalam tulisannya sebagai akibat dari peningkatan persoalan domestik masing-masing negara yang membutuhkan porsi fokus sangat besar dari pemimpin-pemimpinnya. 


Boston Globe's "The Great Deglobalizing" by Joshua Kurlantzick


Kenyataan yang kita ketahui bersama memang demikian adanya. Mulai dari Presiden Dilma Rousseff yang tengah disorot karena skandal korupsi di tubuh perusahaan minyak negara, Petrobas, yang dikutip CNN dari media-media Brazil, sebagai 'the biggest corporate scandal in the history,' masyarakat Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) yang mulai jengah dengan persoalan imigran Syria sehingga memunculkan gelombang protes dan kini terang-terangan menolak masuknya imigran baru ke tanah mereka, atau di kota yang identik dengan keindahan dan kenyamanan hidup, Paris, tewasnya jurnalis, ilustrator, serta seorang ekonom dari koran humor Charlie Hebdo pada awal Januari silam membangkitkan apa yang sempat marak disebut dengan 'Islamophobia' dan berimbas pada pengetatan regulasi terkait imigrasi Perancis dan Eropa secara keseluruhan.

Pemimpin dunia semakin 'ditantang' oleh keadaan untuk mampu berperan ganda, aktif di dalam negerinya sendiri serta tentunya di panggung dunia yang semakin terasa 'tipis' berkat kehadiran media sosial seperti twitter dan instagram.

Tantangan ini juga turut dirasakan Presiden Jokowi yang kini jelas-jelas sedang diuji kepemimpinan dan decision making skill nya oleh satu kata yang sering didengar rakyat Indonesia sejak dulu : Budi. Kali ini, Budi yang 'ini' berkonotasi lain. 


Pencalonan Kapolri yang menimbulkan keriuhan publik

Budi Gunawan telah berhasil mendapat tempat utama di ruang media Indonesia terkait pencalonannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Yang membuat posisinya berbeda dibandingkan pada saat pencalonan Kapolri sebelumnya, adalah, ia calon Kapolri pertama dalam sejarah kepolisian republik ini, yang merupakan tersangka kasus korupsi. Fakta lain, meskipun sebagai tersangka kasus korupsi, DPR RI tetap memuluskan pencalonannya. Keputusan terakhir ada di tangan Presiden yang mengangkat dan memberhentikan Kapolri serta kepada siapa Kapolri bertanggungjawab di mata undang-undang. Dan pada titik ini lah, Presiden Jokowi dihadang permasalahan. 

Secara umum, polemik yang dihadapi pemimpin yang didukung partai politik, sama dan akan selalu sama, yakni mengamankan keputusan dan arahan partai pendukungnya dan di saat yang bersamaan juga mendengarkan aspirasi rakyat yang heterogen. Layaknya Presiden Jokowi yang menghadapi kenyataan bahwa partai pendukungnya, PDI Perjuangan, mendukung penuh pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Di samping itu, dukungan DPR dalam pencalonan Budi Gunawan menjadi bentuk tekanan tersendiri. 

Sebagai respon atas keadaan yang berlangsung, suara masyarakat semakin lantang menolak pencalonan Budi Gunawan. Sepuluh hari berselang sejak KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, pihak kepolisian menangkap wakil ketua KPK untuk persoalan bertahun-tahun lalu yang dipandang publik sebagai alasan 'yang dicari-cari.' Ironis. Satir. Lucu dan memuakkan pada saat bersamaan.

Semakin banyak yang menanti keputusan tegas Presiden Jokowi atas permasalahan ini. Tokoh-tokoh meminta Budi Gunawan untuk legowo mengundurkan diri demi kemaslahatan bersama. Hampir semua opini yang ditulis tokoh-tokoh pro-KPK di surat kabar maupun media sosial, meminta Presiden Jokowi memperjuangkan KPK dari kriminalisasi. 


Photo : Tempo.co


Keadaan simpang siur politik dan hukum seperti ini tentu merugikan. Di masa serba cepat sekarang, dalam hitungan detik berita menyebar ke segala penjuru dunia. Kegaduhan nasional yang sedang dihadapi Indonesia perlu dilihat bukan hanya dari sudut pandang 'pelanggaran hak rakyat dan keadilan sosial' (yang tentunya paling penting), namun juga 'upaya menyelamatkan wajah bangsa di mata dunia.' Tidak dapat dibayangkan apabila Budi Gunawan tetap diangkat menjadi Kapolri, bagaimana masyarakat global melihat wajah penegakan hukum di negeri ini?

Dalam melihat persoalan pencalonan tersangka kasus korupsi, Budi Gunawan, sebagai Kapolri ini, saya menggunakan dua cara pandang :


Pertama : Perspektif Hukum

Untuk menilai kondisi dilematis penuh konflik proses pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dari kacamata regulasi hukum, tentu menggunakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pada Bab I 'Ketentuan Umum' dan Pasal 1 ayat 5, dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan 'keamanan dan ketertiban masyarakat,' yakni :
"...suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat."
Di Pasal 1 ayat 7, disebutkan :
"Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri."
Adapun yang dimaksud dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah pimpinan Kepolisian Republik Indonesia dan penanggungjawab penyelenggaraan fungsi kepolisian (Pasal 1 ayat 14). 

Di dalam Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Dengan menggunakan pasal-pasal awal dari Undang-undang kepolisian ini, Budi Gunawan dan konfliknya dengan KPK, telah dapat memenuhi faktor 'menimbulkan keresahan masyarakat.' Seorang calon pemimpin tertinggi institusi Kepolisian diharapkan dapat menjadi sosok yang menghadirkan rasa aman di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, bukan sebaliknya. 

Tentu rakyat tidak akan menerima apabila pemimpin Kepolisian adalah tersangka kasus korupsi. Terlebih lagi, pernyataan-pernyataan yang muncul, seperti dari Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, "KPK Bukan Dewa," yang dimuat Majalah Tempo (19 Januari 2015), semakin mengesankan memojokkan KPK sebagai institusi negara yang sah dan berwenang dalam memproses dan menindak kejahatan korupsi di Indonesia. 

Memang KPK belum tentu benar dan tidak akan pernah selalu benar. Begitu pula dengan Budi Gunawan. Menentukan siapa yang benar itu lah, yang memerlukan proses panjang. Selama kebenaran itu belum disahkan oleh putusan hukum yang in kracht, maka belum ada yang dapat merasa benar dan menuduh yang lainnya tidak benar. 


Kedua : Perspektif Politik 

Di dalam bukunya, 'Politik Antarbangsa,' pemikir dan profesor ilmu politik Jerman, Hans Morgenthau, menjelaskan tentang politik dan hubungannya dengan kekuasaan :
"Kalau kita berbicara tentang kekuasaan, yang kita maksudkan adalah pengendalian manusia atas pikiran dan tindakan orang lain. Kekuasaan politik merupakan hubungan psikologis antara pihak pelaksana dan pihak yang terkena. Kekuasaan politik memberikan kepada pihak yang disebut pertama pengawasan atas tindakan tertentu oleh pihak yang disebut terakhir, melalui dampak yang diakibatkan pihak pelaksana atas pihak yang terkena. 
Pengaruh itu berasal dari tiga sumber : harapan akan keuntungan, rasa takut akan keadaan yang merugikan, dan rasa hormat atau kasih sayang kepada manusia atau lembaga. Kekuasaan itu dapat pula digunakan melalui perintah, ancaman, wewenang atau karisma orang atau jabatan atau gabungan dari mana saja." 
Dalam keadaan dimana masyarakat meminta ketegasan dari Presiden Jokowi terkait Budi Gunawan dan statusnya sebagai calon Kapolri, pandangan umum secara cepat melihat adanya peran besar Megawati sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, pendukung Jokowi selama ini. Semasa Mega menjadi Presiden RI, Budi Gunawan adalah ajudannya. Tentu tak sulit untuk masyarakat menyimpulkan bahwa 'restu Megawati bermain sangat penting disini.' Siapapun tentu dapat berasumsi. Adalah kemampuan Jokowi sebagai pemimpin, yang benar-benar diuji dalam keadaan sekarang ini. 


Megawati dan Budi Gunawan (Tempo.co)

Teori Morgenthau menyebutkan adanya elemen 'pengendalian manusia yang berkuasa kepada manusia lain' dalam proses politik praktis. Selama ini, Megawati tidak mengekspresikan secara vokal apa yang menjadi arahannya dalam kasus Budi Gunawan ini. Namun sikap partainya sangat jelas. Menggunakan alasan 'nurut di dalam politik' versi Morgenthau, maka kelak masyarakat akan dapat melihat, alasan apa yang menjadi dasar dalam keputusan yang diambil Jokowi. Apakah harapan akan keuntungan, rasa takut kepada keadaan yang merugikan, atau kasih sayang kepada rakyat (manusia) dan negara (lembaga). 

Sumber : Google search


Back on Track

Kita tidak dapat berlama-lama dan beramai-ramai menuntut kejelasan situasi politik negeri kepada Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara. Kenyataan memperlihatkan, kita berada di antara satu pilihan : maju ke depan dan bersaing. Bukan sebatas diam di kubangan politik dalam negeri, namun dalam modernitas globalisasi. 

Opini Joshua Kurlantzick yang dikutip di awal, seakan meninggalkan satu poin penting : perubahan di era saat ini bukan lagi berada di tangan-tangan mereka yang duduk pada pertemuan level tinggi seperti World Economic Forum di Davos atau rapat menteri di Nusa Dua, Bali. Kebijakan perdagangan dunia memang tetap 'dikuasai' WTO dan kroni-kroninya sesama organisasi Bretton Woods. Namun tidak ada yang tidak mengenal atau mendengar kisah Steve Jobs dan inovasinya yang lahir dari dalam garasi.

Kreativitasnya melampaui batas teori, dogma dan retorika. Saya rasa Jobs dan partnernya, Wozniak, tidak fokus menghujat kasus-kasus politik, korupsi, atau apapun pada saat mereka berkolaborasi hingga akhirnya melahirkan apa yang kita kenal dengan 'the greatest innovation tale of all time.' Mungkin anak-anak dari Budi Gunawan atau siapapun politisi Senayan yang sibuk berbicara tentang 'Jokowi harus segera memberi kejelasan masa depan,' adalah konsumen-konsumen produk Apple yang dilahirkan Jobs dengan kalimat menggugah, "here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the one who see things differently."

Deglobalisasi, apapun maknanya, sepatutnya dipandang sebagai bentuk peringatan. Bahwa persoalan politik (atau segala persoalan domestik) yang berlarut-larut, akan mematikan kesempatan-kesempatan berharga untuk kemungkinan-kemungkinan baru di masa depan. Ketegasan Presiden Jokowi menolak tersangka kasus korupsi untuk menjadi Kapolri, berarti menciptakan kesempatan generasi muda Indonesia untuk percaya bahwa 'masih ada harapan untuk tumbuh di negeri ini.' Bahwa kemajuan dan kehebatan ala Sillicon Valley, Amerika, dapat pula tercipta di sini. Masih ada harapan untuk persaingan yang sehat (healthy competition).

Presiden Jokowi dapat pula menjadi pihak yang berjasa untuk Indonesia dengan tidak melupakan urgensi pemerataan pendidikan, masuknya internet tanpa batasan, serta penguatan sektor kewirausahaan di samping aspek-aspek penting lainnya. Dengan semakin terdidiknya pemuda-pemudi Indonesia yang mahir berinteraksi dalam fase ICT seperti sekarang ini dan berpikir sebagai kreator industri (tak lagi sebatas pekerja), bukan tidak mungkin the misfits, the rebels, the troublemakers who see things differently di Indonesia, akan membawa perubahan signifikan. Bukan hanya di panggung politik, namun pada persaingan ekonomi global yang dimulai dari kemandirian ekonomi bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang bangga pada kemampuan dirinya sendiri. Selama bangsa Indonesia masih memuja segala macam produk, merk, hingga sosok asing, maka selama itu pula kita akan terus kehilangan dan menggerus identitas kita sendiri.

Mari berpikir dalam konteks yang lebih luas, dan biarkan pihak-pihak egois pemuja kemegahan, materi dan jabatan, bernaung di antara mereka-mereka sendiri. Leave the stupidity behind and keep going. Toh Bung Hatta, salah satu sosok pemimpin terbaik yang pernah dipunyai negeri ini, pernah berkata :
"Keadaan obyektiflah yang menentukan sikap manusia. Sebab itu, sejarah tak hanya bergantung pada segelintir manusia."
"Perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri"
(Bung Hatta)
Sumber : Google Search

Dengan atau tanpa Budi dan kawan-kawannya, untuk Indonesia yang lebih baik, mari maju bersama-sama memajukan Indonesia. Mari percaya, mari!

Catatan :

1) Tulisan ini adalah pemikiran pribadi, tanpa latar belakang dukungan atau hujatan pada pihak manapun;
2) Penulis adalah warga negara Indonesia, individu yang merdeka dan percaya pada kemerdekaan berpendapat;
3) Pandangan, masukan, apapun, silahkan dilayangkan ke email pribadi penulis : ayunda.afifa@gmail.com

Mari kembali pada tulisan dan bacaan yang menghidupkan semangat berjuang kolektif. Menulis untuk membangunkan pemuda-pemudi Indonesia, yakni kita semua. Untuk mencintai ilmu dan kemandirian berpikir. Hidupkan kembali jiwa Soekarno, Hatta, dan rekan-rekannya. Bahwa maju, berarti menyatu dan berpadu dalam sisa-sisa waktu :)

04 February 2015

Montesquieu #quote



After having myself confined for about a year from any writing works published, I finally acquaint myself back to the literary supplies. The edifice that surround this was simply because the amount of time I have last year, tormented by the thing called 'job.' 

With my new 'job' right now, I am free to read as much as I want. Well actually, as a freelance researcher, that's why I got paid. To read and to write. Heaven. 

Meanwhile, today with Montesquieu. 

31 March 2014

Behavioral law : Why we should talk about it deeper than before


So it was true. 

When we try to start doing things all over again, after long hiatuses or pauses, we outrageously bias about how, when, and where to start. In my case, thanks to Professor Robert H. Frank from Johnson School of Management, Cornell University, after reading the introduction to his Economic Naturalist's book, I decided to start writing my Paradigmafifa's blog again. Why? Professor Frank's simple approach to questioning the reasons behind everyday-human-behaviour, has intellectually seduced me to think deeper about it. About human, about their natural egoism, about their ambition for goals and other things that mostly valued in terms of money, about law as a means to an end, and also about me: as what I tend to believe myself 'an irrational human.' 

My interest at the behavioral economics/finance has long been started from the moment where I encountered Professor Shiller's (Yale University) video on Youtube. He famously known for his research about behavioral finance, the knowledge that brought him winning the Nobel Prize in Economics, back in 2013 (just last year). Before that, I also learned to read piece of stories about the financial crisis in 2008, from where I learned that the most certain thing in life, is the uncertainty." In other words, "uncertainty is the only thing that we must be certain about." 

Let me give one true example : In his highly praised book, 'Too Big to Fail,' Andrew Ross Sorkin provided us with complete explanations back to the doomsdays  for Wall Street bankers in 2008. In the beginning, he showed the readers about how Richard S. Fuld, Jr, the chairman of Lehman Brothers, shouted confidently, "who says we're going bankrupt?" just hours before the company did so. Human may predict the incoming situation, but did they have 100% assurance about how big or small their prediction will be about to happen?

If we all were growing up knowing that the financial system is something that we can learn and predict and then solve, I do think for now, no one (should) buy that myth anymore. We can't be so sure about something that lies far from our reach. What I see more important within this system, in a place where human races into each other to get more and accomplish more than anyone else is: the importance of law and its effect to the system. 

The basic concept of my conclusion is that, 'human tends to react freely when there is no law.' In reality, nobody knows where the law is. Do not tell that 'law is where the police officers are standing,' because those officers could be just symbol for the law institution where they work and got paid to stand all day in a street or some small kiosk in this country. Growing numbers of high rank police officers who got convicted for corruptions or any other crimes, proving that law does not always lies with the enforcer(s). They all are human, they all are irrationals too. 

So I keep questioning again : If law is too abstract, then how could we rely on the law as a system to abolish crimes and human wrongdoings? 

I propose one suggestion : Make law openly. This is such a joke for many of us, I am pretty sure about that, but there's no harm in suggesting crazy ideas to the societies. Especially when the crazyness comes from the idea to make life better :)

Humans are:
Egoist, 
Competitive,
Ambitious,
...and many other million adjective words we could identify ourselves with.

but,

Humans also are :
Craving for acceptance,
Acknowledgement,
Friends,
Loyalty,
...and other reason that simply explain  'human is a human in the end.'


We need to enter the era where legal system should be openly well-connected with two other important systems in our daily life : economy and financial systems. Think about this : 

When governors or the leader of provinces commited to crime (corruption, as we're talking about Indonesia in general,) they hadn't only violated their promises to the people they serve (violating public law), but also hurting the area's development process (by corrupting the money which intendedly allocated for that matter). The possibility for the impact of this wrongdoing is much farther than that. By witnessing this, foreign investors could withdraw their bid for investing in the area, when they found out that the leader and the cronies are involved in the unhealthy scheme of public money embezzlement (where on the other hand, we know that investment will generate more income to the country).  

We should no longer classify law only as wide as 'criminal law' or 'civil law' or 'economic analysis of law,' and many other law studies' distinctions we could find in most law schools. Since they all deal with human, there should be more emphasis on analyzing the humans as the DO-ers inside the system. 

More deep research needed to answer the questions such as : why do human tend to corrupt or commit to economic crime when they are in power? Is it because the system give them the opportunity to do that or the human quality is simply devalues moral and trust? Should we blame the system which were made by other humans? Then how we should perceive law as a means to an end?

Until then, we should not define law as a means to an end, because so far, it is still become an end in itself.