Pertanyaan atas Peran Kaum Intelektual

Lima tahun lalu, di bulan Agustus tahun 2006, saya meninggalkan Jakarta dan sekitarnya untuk memulai hidup baru sebagai mahasiswa ilmu hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

Sebagai remaja yang tumbuh besar dengan bacaan di bidang ilmu sosial, sejak masa sekolah menengah pertama saya sudah tahu bahwa ilmu hukum adalah tempat yang (saya rasa) akan tepat untuk saya ambil kelak di jenjang perguruan tinggi. Ketertarikan saya pada isu-isu global, pada perjalanannya membawa saya pada keputusan memilih jurusan ´hukum internasional´ di tahun ketiga saya di sekolah hukum.

Kini, satu tahun lebih sejak saya dinyatakan lulus dalam sidang skripsi/penulisan hukum di bulan Agustus 2010 silam, saya duduk termenung dengan bayangan-bayangan flashback tentang masa-masa saya sebagai mahasiswa hukum.

Saya rasa pendidikan formal (hanyalah) merupakan sebuah proses yang dibentuk sedemikian rupa hingga (terlihat) menjadi tahapan penting dalam kehidupan seseorang di negeri ini atau sekarang ini.

Dalam penjabaran verbal yang lebih sederhana, saya berpandangan bahwa jalur pendidikan tinggi  di Indonesia saat ini lebih menjadi produk jualan oleh kalangan universitas atau penyedia jasa, dengan didukung oleh golongan akademis elit yang membentuk cara pandang pluralis bahwa ¨tanpa gelar pendidikan, maka kesuksesan hidup adalah tidak lebih dari sebuah bayangan.¨

Saya selalu mengingat kata-kata atau quote dari Mahatma Gandhi, ¨You must be the change you want to see in the world,¨ saya percaya bahwa saya harus menjadi sosok yang saya harapkan di masa depan. Imajinasi saya akan ´sosok itu,´ menjaga ambisi dan kepercayaan diri saya untuk berjalan menuju jalur yang saya maksud.

Gelar yang saya dapat di bangku kuliah tidaklah lebih dari dua variabel alfabet (S dan H) yang pada akhirnya membuat saya mempertanyakan relevansi dari penempatannya di belakang nama saya, kaitannya dengan sosok ´Siapa Saya´, serta bayangan tentang saya di masa depan.

Dengan terus menanjaknya ´harga´ yang harus dibayar demi lahirnya sebuah gelar akademis, saya bertanya pada diri saya sendiri: Apakah untuk menjadi pribadi yang dapat membawa perubahan bagi masyarakat saya harus ´mengorbankan´ orang tua saya untuk terus berjuang dalam tatanan yang mengkerdilkan kelas pekerja?

Empat tahun yang menjadi kewajiban minimal rata-rata di perguruan tinggi di Indonesia untuk pada akhirnya diakhir dengan langkah manis di podium dan diberi gelar ¨Sarjana¨, telah menjadi semacam beban bagi para orang tua yang terus dipaksa roda sistem yang memaksa pekerja untuk berkontribusi banyak pada tempatnya bekerja, dan terus digerus haknya untuk dapat hidup layak sebagai manusia.

Rekayasa ini semakin dipertajam dengan sikap angkuh penyedia lapangan pekerjaan yang meminimalisasi persyaratan untuk para pencari kerja dengan peletakkan syarat pendidikan strata satu atau sarjana. Ketika pendidikan menjadi monopoli kaum-kaum bermodal, yang belakangan ini digambarkan dengan representasi angka ¨Si 1%,¨ maka pantas kah mewajibkan hal semacam itu bagi rakyat Indonesia yang berjumlah 200 juta manusia ini?

Maka pada akhirnya, mereka yang bertahan adalah mereka yang berkemampuan. Mereka yang bermodal, mereka yang mampu menyetor jutaan hingga puluhan juta rupiah ke rekening universitas setiap enam bulannya. Mereka yang dibuat bangga dengan nama almamaternya, mereka yang dibuat lupa dengan tujuan sesungguhnya dari statusnya sebagai kaum intelektual.

  

Dalam salah satu essai terkenalnya yang dipublikasikan pada tahun 1967, pemikir Amerika, imigran yahudi yang vokal menyuarakan perlawanan atas sistem kapitalisme dan rekayasa kemapanan global, Noam Chomsky, menjabarkan pendapatnya mengenai tanggung jawab sesungguhnya dari mereka yang menyebut dirinya sebagai kaum intelektual:

¨THE RESPONSIBILITY OF INTELLECTUALS¨

¨…..with respect to the responsibility of intellectuals, there are still other, equally disturbing questions. Intellectuals are in a position to expose the lies of governments, to analyze actions according to their causes and motives and often hidden intentions. In the western world, at least, they have the power that comes from political liberty, from access to information and freedom of expression. For a privileged minority, Western democracy provides the leisure, the facilities, and the training to seek the truth lying hidden behind the veil of distortion and misrepresentation, ideology and class interest, through which the event of current history are presented to us.¨

Pertanyaan Chomsky mengenai peran sesungguhnya dari kaum intelektual menjadi pertanyaan lanjutan dari pertanyaan-pertanyaan saya yang telah ada. Ketika orang yang diberi kesempatan mengenyam bangku pendidikan hingga ´setinggi langit´ pada akhirnya menjadi penyambung serta pendukung kebijakan-kebijakan yang mendzalimi rakyat, bangsa dan negara, maka menurut saya intelektualitas serta gelar intelektual tidak lebih dari cara terhormat yang ´sengaja diadakan´ untuk menggemburkan pelecehan terhadap hak-hak masyarakat.

Dimana pergerakan pro-kerakyatan para kaum intelektual?

Ketika tahun 1998, saya masih duduk di bangku sekolah dasar, ayah saya pulang ke rumah dalam keadaan sedikit terluka akibat menjadi salah satu korban dalam tragedi semanggi, sebuah peristiwa bersejarah yang digerakkan para mahasiswa untuk menggulingkan rezim kediktatoran Soeharto yang telah 32 tahun (pada saat itu) berkuasa di Indonesia dengan self-acclaimed gelar kehormatannya yang digadang-gadangkan pada rakyat Indonesia, sebagai ¨Bapak Pembangunan Indonesia.¨

Saya, yang pada waktu itu baru saja pulang main sepeda bersama teman seusia saya di lingkungan komplek rumah, terperangah menyaksikan ayah saya, ´warga biasa´ yang bekerja untuk instansi pemerintah, menceritakan sedikit perihal apa yang sedang terjadi di negeri ini. Mengingat usia saya pada saat itu, tidak mengherankan apabila tidak banyak yang dapat saya mengerti dari penjelasan Ayah menyoal pergerakan rakyat yang didukung seluruh rakyat ´biasa´ Indonesia, menuntut turunnya seorang tokoh yang telah memperjualbelikan harga diri bangsa demi kedigdayaan perekonomian pribadinya serta kroni-kroninya.

Kini, hari ini, di sela-sela perenungan saya tentang pendidikan yang saya tempuh dan hal yang dapat saya perbuat untuk bangsa ini, saya kembali memikirkan hari itu. Hari-hari dimana jalan-jalan utama di Jakarta penuh oleh rakyat yang bersatu, bergerak maju menuntut sang pemimpin untuk ´menyerahkan kembali´ apa yang seharusnya dimiliki rakyat Indonesia sejak tahun 1945: Kemerdekaan.

Harian The Straits Times pada tanggal 6 Februari 1998 mengabarkan,

 ¨…lebih dari delapan juta pekerja akan kehilangan mata pencahariannya tahun ini,  10% dari total 90 juta pekerja di Indonesia. Menambah jumlah pengangguran yang telah ada….¨

¨….pemerintah berjanji akan mengucurkan lebih banyak dana untuk membuka lapangan pekerjaan, melalui dana pinjaman dari Bank Dunia…¨

¨Visiting World Bank President, James Wolfensohn, who left Jakarta yesterday morning, told reporters on Tuesday night that the bank had diverted US$ 600 million from the US$ 10 billion in active funds allocated to Indonesian employment schemes.¨

Stasiun TV dan semua media mengabarkan mengenai gerakan terorganisir di kalangan rakyat yang dimotori kaum intelektual (mahasiswa dan tokoh akademis), untuk menjatuhkan Soeharto dari jabatan sebagai Presiden yang telah dipangkunya selama 32 tahun. Masa-masa itu adalah penjelmaan dari revolusi kelas pekerja, golongan masyarakat yang selalu menjadi korban dari setiap kebijakan dari kelas elit pemerintahan.

Situasi pada masa itu seakan merefleksikan kalimat yang diucapkan oleh Nikita Khrushchev, sekretaris partai komunis Soviet, yang pernah berkata, ¨I, once said, ¨We will bury you,¨ and I got into trouble with it. Of course we will not bury you with a shovel. Your own working class will bury you.¨

Rakyat yang akan menghentikan sebuah rezim kekuasaan, karena rakyat lah yang sepatutnya memiliki tempat tertinggi dalam tatanan kenegaraan, bukan penguasa atau kelompok pemilik modal. Hari dimana rakyat meminta kembali hak-haknya akan tiba.

Pada akhirnya, tanggal 21 Mei 1998, sang diktator itu pun menyerahkan kekuasaannya pada penggantinya, BJ Habibie, mengakhiri drama perjalanan hidupnya dari seorang anak petani hingga puluhan tahun mengontrol  Indonesia, memperkaya golongannya, dan memiskinkan generasi masa depan melalui lilitan hutang dan keterikatan  pada lembaga pendanaan asing.

Kini 13 tahun sejak peristiwa penggulingan rezim Soeharto itu berlalu, cerita baru telah terukir, pemimpin baru bergantian menerima amanat rakyat melalui proses pemilihan umum, diiringi dengan revolusi di bidang teknologi, rakyat Indonesia (termasuk saya) menikmati gaya hidup tanpa batas (borderless) sebagai salah satu efek dari globalisasi di segala sektor.

Kelas menengah menjadi tumpuan utama roda perekonomian bangsa Indonesia yang menurut prediksi banyak pakar ekonomi lokal maupun dunia akan menjadi salah satu titik pertumbuhan tertinggi dunia, berdiri kokoh di tengah krisis ekonomi yang sedang memporak-porandakan perekonomian dataran Eropa dan Amerika Serikat yang digadang-gadangkan media internasional sebagai akibat dari kerakusan pelaku kegiatan sektor ekonomi.

Dimanakah posisi kaum intelektual sekarang ini? Menjadi pelayan bagi korporasi yang menggantungkan hidup orang banyak pada satu hari di akhir bulan yang dinamakan ¨hari gajian?¨ Menghadirkan manipulasi data akan perkembangan ekonomi yang tetap tidak berpihak pada rakyat? Menghadirkan kesan bahwa meningkatnya kelas menengah di negeri ini diikuti pula oleh meningkatnya kualitas hidup masyarakat di pedesaan? Atau kaum intelektual menempatkan dirinya di tengah masyarakat, mengkritisi kebijakan pemerintah yang berbalik mengkhianati rakyat yang telah mempercayakan masa depan bangsa kepadanya?

Seperti dikutip oleh Noam Chomsky, Dwight Macdonald, penulis Amerika yang gemar melancarkan kritik sosial melalui pemikiran dan tulisan-tulisannya mengatakan, ¨Only those who are willing to resist authority themselves when it conflicts too intolerably with their personal moral code, only they have the right to condemn..¨

Chomsky raised the question about ¨The Responsibility of Intellectuals¨

Lewat tulisan, saya mempertanyakan.

Jakarta, 26 Oktober 2011.